SAIFUDIEN DJ

ALTERNATIF KONSEP STUDENT GOVERNMENT Sebuah Telaah Kritis Pasca PEMIRA 2007 Sistem pemerintahan dalam tataran mahasiswa mungkin sering salah diartikan. Menyamakan konsep pemerintahan student government dengan konsep pemerintahan di Indonesia adalah salah kaprah. Pertama, ketidaksamaan konsep demokrasi, dalam Student Government (SG) tidak adanya lembaga yudikatif sebagai pengimbang fungsi-fungsi eksekutif & legislatif. Kedua, belum dewasanya proses perpolitikan di dalam SG. Hal ini dapat dilihat, masih adanya interfensi organ pendiri partai & sistem koalisi antar partai yang masih amburadul, serta infrastruktur internal yang kurang mendukung terhadap optimalisasi SG, sebenarnya masih banyak hal yang harus dikaji ulang. Ketiga, tumpang tindihnya distribusi kader, kader organisasi external, partai politik kampus, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Jika hal ini masih dibiarkan dan tidaj dihiraukan, masa depan sebuah demokrasi yang kita inginkan tidak akan terwujud, sebab yan

Mahasiswa Bantu 5.000 Pohon JEPARA- Sekitar 60 mahasiswa yang tergabung dalam Silaturahmi Mahasiswa Jepara di Jakarta (Simaharaja), kemarin mengadakan dialog seputar masalah kehutanan di pendapa kabupaten. Dalam kesempatan itu mereka membantu 5.000 bibit pohon untuk ditanam di lahan kritis di Jepara. Abdul Aziz, ketua Simaharaja mengatakan, mahasiswa Jepara yang menjalankan studi di Jakarta mengaku prihatin dengan kondisi hutan yang ada di Jepara. Pemberitaan - pemberitaan mengenai banjir yang melanda Kota Ukir beberapa waktu lalu membuat ia dan rekan-rekannya dari perguruan tinggi di Jakarta terpanggil untuk melakukan aksi penghijauan melalui program penanaman pohon di sejumlah tempat di Jepara. ''Sebenarnya program penghijauan ini kami rencanakan tahun lalu (2004), namun karena kendala teknis baru terlaksana tahun ini,'' kata Abdul Aziz. Ditambahkan, bersama rekan-rekannya melalui berbagai forum diskusi ia menyadari, bumi Jepara menjadi korban ulah tangan-t

Dimintai fatwa oleh BPK, MK mengaku tidak suka mengobral fatwa. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membikin fatwa alias pendapat hukum terkait polemik uang perkara antara BPK dan Mahkamah Agung (MA). “Suratnya sudah masuk,” ujar Ketua MA Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Kamis (20/9). Agaknya lembaga pengawal konstitusi itu ingin berada pada posisi tengah. Jimly menegaskan, MK tidak mau mengobral fatwa. Sebab, alasan Jimly, “Karena fatwa itu ‘kan sifatnya tidak mengikat secara hukum, kalau mau menyelesaikan persoalan secara formal kan ada jalur SKLN.” Menurut Jimly, meski Undang-Undang membolehkan MK menelorkan fatwa, namun lantaran cuma bisa mengikat bagi lembaga peminta fatwa, MK sebisa mungkin membatasi mengeluarkan fatwa. “Itu sebisa mungkin kami batasi, sebab ia hanya mengikat bagi lemabga yang meminta saja,” ujarnya. Ini wajar saja. Terlebih fatwa itu berhubungan dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Sebab, jika MK membikinkan f

Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia Esei Peri Umar Farouk , pernah dipublikasi di jurnal 'Bank & Manajemen', Jakarta, 2001 Suatu masyarakat yang sehat cenderung memilih atau menciptakan hukum-hukum yang dapat mempromosikan efisiensi ekonomi. Untuk mengukur apakah hukum yang dipilih atau diciptakan turut mempromosikan efisiensi ekonomi, maka diperlukan pendekatan terhadap hukum yang tidak semata-mata hukum an sich. Oleh karena itu tulisan ini membahas suatu pendekatan terhadap hukum yang semakin hari semakin berkembang, yakni “Economic Analysis of Law”.