Saifudien DJ SH

LEGAL SYSTEM TERKEMUKA DI DUNIA DAN KARAKTERISTIKNYA

2011-11-06T19:51:00.000-08:00

Jepara Finalis IGRA 2011

2011-08-03T01:31:00.000-07:00

Kabupaten Jepara menjadi satu dari sepuluh daerah di Indonesia yang lolos sebagai finalis penerima Indonesia Green Region Award (IGRA) tahun 2011. Pekan ini, Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, MM dijadwalkan melakukan presentasi di depan tim juri di Jakarta. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Humas Setda Jepara Drs. Hadi Priyanto, MM di kantornya, Senin (13/6). “IGRA adalah penghargaan

Perda Pesisir dan Visit Jepara

2010-04-09T18:55:00.000-07:00

CUKUP membanggakan memang langkah inisiatif DPRD Jateng untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pada akhir masa jabatan. Rasa kebanggaan ini karena rancangan perda tersebut merupakan murni inisiatif dewan sebagai bentuk kontribusi kepada daerah agar masing-masing daerah pesisir memiliki kawasan konservasi dan pengembangan,

NEGARA (STATE)

2009-10-12T19:46:00.000-07:00

Membicarakan masalah hukum konstitusi artinya membahas dua variabel, apa itu hukum? Dan apa yang dimaksud dengan konstitusi? Keduanya terkait erat dengan persoalan negara dan karena itu untuk memahami pengertian hukum konstitusi haruslah dipahami terlebih dahulu tentang negara itu sendiri.Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama

Zakat Dan Pajak

2009-08-25T10:33:00.000-07:00

STUDI KOMPARATIF ZAKAT DAN PAJAK Secara bahasa zakat berarti timbul (numuww) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, zak al-zar’. Artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafakah, artinya nafkah tumbuh dan tambah jka diberkati. Kata ini juga sering di gunakan untuk makna thaharah. Adapun zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta.

Politik Hukum Kodifikasi di Indonesia

2009-08-25T10:26:00.000-07:00

Garis Politik Hukum Nasional untuk dewasa ini menghendaki terbentuknya kodifikasi dan unifikasi pada tiap-tiap bidang hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Kodifikasi adalah penggolongan jenis hukum tertentu berdasarkan asas-asas tertentu ke dalam buku undang-undang yang baku (Sudarsono, 1999: 222). Atau dalam kamus Black’s Law Dictonary (Bryan A. Garner, 1999: 252)

Pertanggungjawaban Pidana

2009-08-25T10:20:00.001-07:00

Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam danHukum Positif) Badness to soul is one of very dangerous badness form and have big effect of impact in society. Murder deed and not pursuant to rights badness which is cruel very, do not true by religion teaching, nor accepted by order institute any and also not let by all just association and society where recognize this matter, because

Affirmative Action Dalam HAM

2009-08-25T10:09:00.000-07:00

Affirmative Action diperlukan dalam Perlindungan dan Pemenuhan HAM Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip perbedaan (difference principle) Rawls, pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dari sinilah dasar penerapan affirmative action

Forum Previlegiatum Di Indonesia

2009-08-25T10:01:00.000-07:00

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam

Psikologi Forensik

2009-08-23T10:20:00.000-07:00

Pengantar Psikologi Forensik The committee on ethical Guidelines for Forensik Psychology mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Luasnya bidang psikologi forensik dan penggunaan istilah yang beragam membuat seringkali masyarakat menjadi bingung akan tugas psikolog forensik serta istilah yang paling tepat digunakan. Ada yang

PSIKOLOGI HUKUM

2009-08-23T10:09:00.000-07:00

Prilaku Hukum dan Psikologi Hukum Ketika sepasang suami-istri yang mempunyai seorang anak yang masih kecil, katakanlah berusia 7 tahun, lantas pasangan itu ingin bercerai di mana masing-masing dari kedua-duanya memohon kepada hakim untuk ditetapkan sebagai wali anak itu; Maka hal itu merupakan subjek-bahasan Psikologi Hukum, untuk membantu hakim memahami secara psikologis, demi kepentingan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

2009-08-22T11:45:00.000-07:00

Resolving environmental dispute through court litigation often ends up with failure. As a consequence, society in cooperation with Non-Governmental Organization (NGO) and environmental organization prefer to use Alternative Dispute resolution (ADR) to resolve environmental dispute. In this regard, mediation is often chosen by the - and fast dispute resolution process. However,

Hukum Lingkungan

2009-08-22T11:26:00.000-07:00

Penegakkan Hukum Lingkungan Masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (uitvoering atau implementation) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (regulatory chain) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan,

PERBANKAN SYARIAH

2009-08-22T11:03:00.000-07:00

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman

KEADILAN (JUSTICE)

2009-08-22T10:42:00.001-07:00

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya

Hukum Islam

2009-08-22T10:29:00.000-07:00

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman (Saba' QS 34:28). Sebagai sumber Ajaran Islam juga disebut sumber pertama atau Asas Pertama Syara'. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia Dalam upaya

Sejarah, Filsafat, Sosiologi Hukum

2009-08-22T10:20:00.000-07:00

Sejarah Hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah hukum erat terkait dengan perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarah sosial. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, sejarah hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis tentang

Definisi Hukum

2009-08-22T10:10:00.000-07:00

Hukum [4] adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. [5] dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam

HUKUM INTERNASIONAL

2009-08-22T10:07:00.000-07:00

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada

PERADILAN SEMU (MOOT COURT)

2009-08-20T03:54:00.000-07:00

Apa itu moot court? Bagi mereka yang awam dan bukan mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin belum pernah mendengar istilah ini. Secara etimologis, ”moot” dapat diartikan sebagai “dapat diperdebatkan” atau “semu,” dan “court” dapat diartikan sebagai “pengadilan/peradilan.” Dengan demikian, apabila dirangkaikan, “moot court” dapat berarti “peradilan yang dapat diperdebatkan.” Dalam perkembangannya

Peran Serta Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Lingkungan

2009-02-16T22:57:00.000-08:00

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya

HUKUM ADMIINISTRASI NEGARA

2008-06-01T05:42:00.000-07:00

PENGAWASAN DAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN PERSONILBAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangGood governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

2008-06-01T05:37:00.000-07:00

PROSES PENGAJUAN, TEKNIK PENYUSUNAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENDAHULUANPembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.Sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 10 tahun 2004 di atas, bahwa proses

RELASI AGAMA DAN NEGARA

2008-06-01T05:36:00.001-07:00

Hubungan Agama dan NegaraPara sosiologi teoetisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan Agama dan Negara. Teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran :1. Paradigma IntergralistikDalam paradigma intergralistik, agama dan negara menyatu (intergreted). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan

HUBUNGAN ISLAM DAN NON ISLAM

2008-06-01T05:33:00.000-07:00

A. PENDAHULUANPada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, penerobosan kekuasaan pihak eropa terhadap dunia Islam meluas sejak dari Maroko sampai ke Indonesia. Kehadiran militer dan ekonomi memuncak dalam dominasi politik luar negeri dari negera-negara Eropa, seperti Perancis di Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah dan Levant (kini wilayah Lebanon dan wilayah Suriah). Inggris di Palestina

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

2008-06-01T05:25:00.000-07:00

PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANAMenurut pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, kadilan dan kepastian hukum bagi

Legalitas Merek Rokok di Daerah Jepara

2007-12-24T23:12:00.000-08:00

Merek telah lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lainnya, atau memberi tanda terhadap produk yang dihasilkannya. Merek mempunyai peranan sangat penting bagi pemilik suatu produk. Karena fungsi merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang

Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Indonesia

2007-12-24T22:13:00.000-08:00

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB VI Pasal 31 disebutkan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Hak dan kesempatan ini terkadang dislahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya para pekerja yang akan dikerjakan atau

Hukum Agraria

2007-12-14T08:28:00.000-08:00

ASPEK HUKUM RUMAH SUSUNA. PengertianDalam UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun memberikan pengertian Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam arah horizontal dan vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan apa yang disebut

UPAH DAN PESANGON BURUH

2007-12-14T08:10:00.001-08:00

Pada pertengahan tahun 2006 kontroversi mengenai revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Revisi UU ini diharapakan untuk memperbaiki iklim investasi dan ekonomi bangsa Indonesia pasca krisis. Meski revisi UU ini tak seheboh RUU Antipornografi dan Pornoaksi, tapi sudah melibatkan tripartite (pemerintah, pengusaha dan buruh). Hubungan industrial yang kurang sehat dengan

EKONOMI

2007-12-14T08:06:00.000-08:00

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAMKONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISING) I. PendahuluanIjtihad sebagai sumber hukum islam memberi peluang berkembangnya pemikiran umat islam dalam menghadapi segala persoalan di era globalisasi. Berbagai jenis transaksi muali muncul guna memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak jenis transaksi baru yang menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara

HUKUM PIDANA

2007-12-14T07:39:00.002-08:00

PENGHAPUSAN DAN PENGHILANGAN PERBUATAN PIDANA(Peniadaan Pidana Pasal 44 – 52 KUHP)Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu pasal 44 – 51. akan tetapi dalam praktek hal ini tidak

CYBER CRIME IN CYBER LAW ERA

2007-12-14T07:31:00.001-08:00

Telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan cyber law (hukum siber). Itilah ini sering digunakan untuk hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu juga ada istilah lain seperti, hukum teknologi informasi (Law of Information Technology) dan hukum dunia maya (virtual world law).Cyber law ini bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang terdahulu antara lain: HAKI, hukum

ARTIKEL

2007-12-14T07:23:00.000-08:00

PERBANDINGAN SYIRKAH (PERSEROAN) MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAMI. PENDAHULUANPersekutuan yang diatur dalam KUHPer berbeda dengan bentuk perusahaan yang lainnya. Prof. Sukardono menamakan dengan perserikatan perdata, Tirtaamidjaja menyebutnya dengan nama persetujuan perseroan (partnership) sedang Prof. Subekti menggunakan istilah perseroan. Penggunakan berbagai istilah ini yang

STUDENT GOVERNMENT UIN SYAHID JKT

2007-09-25T11:16:00.001-07:00

ALTERNATIF KONSEP STUDENT GOVERNMENTSebuah Telaah Kritis Pasca PEMIRA 2007Sistem pemerintahan dalam tataran mahasiswa mungkin sering salah diartikan. Menyamakan konsep pemerintahan student government dengan konsep pemerintahan di Indonesia adalah salah kaprah. Pertama, ketidaksamaan konsep demokrasi, dalam Student Government (SG) tidak adanya lembaga yudikatif sebagai pengimbang fungsi-fungsi

KEGIATAN SIMAHARAJA (Sliaturahmi Mahasiswa Jepara di Jakarta)

2007-09-25T10:54:00.000-07:00

Mahasiswa Bantu 5.000 PohonJEPARA- Sekitar 60 mahasiswa yang tergabung dalam Silaturahmi Mahasiswa Jepara di Jakarta (Simaharaja), kemarin mengadakan dialog seputar masalah kehutanan di pendapa kabupaten. Dalam kesempatan itu mereka membantu 5.000 bibit pohon untuk ditanam di lahan kritis di Jepara.Abdul Aziz, ketua Simaharaja mengatakan, mahasiswa Jepara yang menjalankan studi di Jakarta mengaku

MK Enggan Keluarkan "Fatwa" BPK vs MA

2007-09-23T17:06:00.000-07:00

Dimintai fatwa oleh BPK, MK mengaku tidak suka mengobral fatwa.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membikin fatwa alias pendapat hukum terkait polemik uang perkara antara BPK dan Mahkamah Agung (MA). “Suratnya sudah masuk,” ujar Ketua MA Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Kamis (20/9).Agaknya lembaga pengawal konstitusi itu ingin berada pada posisi

Analisis ekonomi atas hukum bisnis Indoensia

2007-09-23T08:52:00.000-07:00

Analisis Ekonomi Atas Perkembangan Hukum Bisnis IndonesiaEsei Peri Umar Farouk, pernah dipublikasi di jurnal 'Bank & Manajemen', Jakarta, 2001Suatu masyarakat yang sehat cenderung memilih atau menciptakan hukum-hukum yang dapat mempromosikan efisiensi ekonomi. Untuk mengukur apakah hukum yang dipilih atau diciptakan turut mempromosikan efisiensi ekonomi, maka diperlukan pendekatan terhadap hukum