Pada era merkantilisme, Kekayaan suatu negara diukur dari seberapa banyak logam mulia (emas dan perak) yang dikumpulkannya. Kebijakan ekonomi bersifat eksploitatif dan sangat proteksionis (tarif tinggi, monopoli perdagangan), yang sering memicu perang dagang. Belum ada lembaga atau aturan bersama yang mengatur transaksi lintas negara. Sistem standar emas ini masif dilakukan oleh banyak negara ketika Inggris secara resmi mengadopsi emas sebagai basis mata uang (Coinage Act 1816, diperkuat penuh sekitar 1870-an), diikuti negara-negara industri lain.
Istilah merkantilisme sendiri, pertama kali dicetuskan oleh filsuf dan ekonom asal Prancis, Victor de Riqueti, Marquis de Mirabeau , pada tahun 1763. Kemudian dipopulerkan secara luas oleh ekonomi modern, Adam Smith , dalam bukunya yang monumental, The Wealth of Nations (1776). Adam Smith menggunakan istilah “mercantile system” untuk mengancam sistem proteksionis ekonomi Eropa pada masa itu yang dianggap menghambat perdagangan kebebasan dan kesejahteraan sejati.
Pada masa revolusi industri memicu lonjakan perdagangan internasional yang membutuhkan kepastian nilai tukar. Hal ini melahirkan standar ekonomi internasional formal pertama. Setiap negara menetapkan nilai mata uangnya secara langsung terhadap bobot emas tertentu. Mata uang kertas dapat ditukarkan secara bebas dengan emas. Standar ini membawa stabilitas harga dan kepastian nilai tukar yang luar biasa serta mendorong perdagangan global (First Wave of Globalization).
Standar Emas ini kemudian runtuh saat Perang Dunia I pecah (1914), dikarenakan negara-negara mencetak uang berlebihan untuk membiayai perang tanpa didukung cadangan emas. Penyebab pecahnya perang Dunia I ini bukan masalah ekonomi antar Negara, melainkan perebutan kekuasan wilayah dan perlombaan senjata antar Negara. Terjadi perebutan wilayah jajahan di Asia dan Afrika antar negara-negara di Benua Eropa
Pada saat itu Eropa terbelah menjadi dua kubu besar, yaitu triple Entente : Inggris, Prancis, Rusia vs Triple Alliance : Jerman, Austria-Hongaria, Italia. Kekalahan Jerman pada PD I berujung pada penderitaan ekonomi, kehilangan wilayah, dan pencederaan harga diri bangsa Jerman, yang memicu munculnya fasisme/Nazisme di bawah pemerintahan Adolf Hitler.
Singkatnya perang dunia 1, usai dengan Perjanjian Versailles (1919) yang diinisiasi oleh para Pemenang, yautu Inggris, Prancis dan Amerika. Amerika menggantikan posisi Rusia yang undur diri pada tahun 1917 dan mengadakan perjanjian sepihak dengan Jerman pada tahun 1918. Oleh karena itu, Inggris dan Prancis menganggap Rusia adalah penghianat. Ini penting, untuk memudahkan membaca peta geo politik saat ini, hubungan Eropa, Amerika dan Rusia.
Perjanjian Versailles ini sangat merugikan pihak Jerman dan sekutunya. Jerman dipaksa secara hukum untuk mengakui bahwa Jerman dan sekutunya bertanggung jawab penuh atas seluruh kerusakan dan kerugian yang terjadi selama Perang Dunia I. Jerman diwajibkan membayar kompensasi finansial yang sangat fantastis kepada Sekutu, yaitu sebesar 132 miliar koin emas Reichsmark (setara dengan sekitar 33 miliar Dolar AS pada masa itu). Selain itu Jerman juga kehilangan sekitar 13% wilayah eropanya dan 10% populasinya. Terakhir, Seluruh koloni seberang laut Jerman di Afrika dan Pasifik dicabut dan diserahkan kepada Sekutu di bawah mandat LBB.
Kondisi Ekonomi Inggris dan Prancis Pasca Perang Dunia I
Inggris dan Prancis mengalami krisis ekonomi yang berat meskipun keluar sebagai pemenang. Keduanya menanggung utang luar negeri yang sangat besar kepada Amerika Serikat, kehilangan pasar ekspor, serta mengalami kehancuran sektor industri. Karena negara-negara Eropa mengalami kehancuran finansial, Amerika merubah New York sebagai pusat keuangan dunia menggantikan posisi London.
Inggris pasca perang dunia I fokus pada upaya mengembalikan posisi London sebagai pusat keuangan dunia dan mempertahankan jaringan perdagangan kekaisarannya. Menteri Keuangan Inggris saat itu (Winston Churchill) memutuskan Inggris kembali ke Standar Emas dengan patokan nilai tukar pra-perang (yang terlalu tinggi/overvalued). Nilai mata uang Poundsterling menjadi sangat mahal. Akibatnya, barang-barang ekspor Inggris (seperti batu bara, baja, dan kapal) menjadi tidak kompetitif di pasar internasional. Hal ini memicu pemotongan upah buruh, kemiskinan tinggi, dan Mogok Kerja Nasional (General Strike) tahun 1926 .
Ketika Depresi Besar melanda dunia pada tahun 1929, cadangan emas Inggris terkuras pesat. Sehingga pada bulan September 1931, Inggris menyerah dan resmi keluar dari Standar Emas. Mata uang Poundsterling didevaluasi sebesar 25–30%.Devaluasi ini memuat produk-produk manufaktur Inggris kembali murah dan memicu pemulihan ekonomi domestik lebih awal dibandingkan negara-negara Eropa lainnya.
Kemudian, Inggris merilis Undang-Undang Bea Masuk 1932 yang menerapkan tarif impor tinggi untuk barang dari luar pemerintahan. Selain itu, Inggris membentuk sistem Imperial Preference, yaitu kesepakatan tarif dagang khusus di antara negara-negara anggota kekaisaran/Persemakmuran Britania (British Empire).
Berbeda halnya dengan Prancis, Prancis mengalami kerusakan fisik yang jauh lebih parah daripada Inggris karena wilayah utaranya menjadi medan pertempuran utama. Fokus utama Prancis adalah rekonstruksi dan penagihan ganti rugi perang dari Jerman. Prancis membiayai rekonstruksi negerinya dengan penghidupan, dengan asumsi utang tersebut akan dibayar penuh oleh Jerman ( “Le Allemagne paiera” / Jerman yang akan membayar).
Ketika Jerman gagal membayar reparasi perang (1923), Perdana Menteri Prancis Raymond Poincaré memerintahkan tentara Prancis untuk mencaplok wilayah industri Ruhr di Jerman untuk menyiapkan hasil batu bara dan baja secara langsung. Langkah ini memicu krisis diplomasi internasional dan hiperinflasi di JermanSetelah krisis Ruhr, Prancis mengalami inflasi parah dan kemerosotan nilai Franc.
Pada tahun 1926, Poincaré memotong nilai Franc secara resmi hingga sekitar \frac{1}{5} dari nilai pra-perang ( Franc Poincaré ).Berbeda dengan Inggris yang mematok kurs terlalu tinggi, tindakan Prancis menstabilkan Franc di nilai yang rendah membuat produk ekspor Prancis menjadi sangat murah. Prancis sempat menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil dan relatif "kebal" dari tahap awal Depresi Besar (1929–1930).
Dampak Depresi Besar baru benar-benar menghantam Prancis sekitar tahun 1931. Pemerintah Prancis mempertahankan ketahanan di Standar Emas ( Blok Emas ) terlalu lama, yang menyebabkan deflasi dan kemiskinan berkepanjangan. Di bawah konsensus sayap kiri pimpinan Léon Blum, Prancis melakukan reformasi sosial-ekonomi besar-besaran melalui Matignon Accords (1936) akhirnya Prancis memotong nilai Franc dan keluar dari Standar Emas pada akhir tahun 1936 untuk memulihkan daya saing ekspor.
Selain Inggris dan Prancis, banyak negara di benua lain sudah keluar dari standar Emas pada tahun 1929-1930, antara lain Argentina, Uruguay, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menjadi negara-negara pertama yang keluar karena anjloknya harga komoditas ekspor mereka. Kebijakan Inggris keluar dari standar Emas pada 1931 diikuti oleh negara-negara Nordik (Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia), serta Jepang , Portugal , dan India meninggalkan standar emas di tahun yang sama.
Kondisi Ekonomi Amerika, Rusia dan China Pasca Perang Dunia I
Berbeda dengan Eropa yang hancur akibat Perang Dunia I, wilayah AS sama sekali tidak tersentuh pertempuran. AS keluar dari PD I sebagai kekuatan ekonomi dan kreditur (pemberi pinjaman) terbesar di duniaKota New York menggeser London sebagai pusat keuangan global. Negara-negara Eropa menyumbangkan miliaran dolar kepada AS untuk rekonstruksi pasca-perang.
Inovasi industri (seperti perakitan lini milik Henry Ford) melipatgandakan produksi barang. Mobil, radio, dan peralatan rumah tangga menjadi barang yang terjangkau bagi masyarakat luasUntuk pertama kalinya, masyarakat AS diperkenalkan pada sistem "beli sekarang, bayar nanti" (pembelian angsuran). Ini memicu ledakan konsumsi.Terjadi demam investasi saham. Banyak warga biasa membeli saham dengan uang pinjaman (pembelian margin), memicu gelembung spekulasi (bubble) di Wall Street.sektor pertanian AS sebenarnya sudah krisis lebih awal akibat kelebihan pasokan ( overproduction ) dan anjloknya harga hasil tani pasca-PD I
Gelembung spekulasi saham akhirnya pecah pada Oktober 1929 (Black Tuesday), yang memicu krisis ekonomi paling parah sepanjang sejarah modern. Ribuan bank bangkrut karena gagal bayar pinjaman dan panik massal (bank run), membuat simpanan jutaan warga melayang begitu saja. Tingkat kemiskinan di AS melonjak drastis hingga mencapai 25% pada tahun 1933 (sekitar 13–15 juta orang kehilangan pekerjaan). Kemudian Pemerintah AS merilis undang-undang tarif proteksionis (Smoot-Hawley Tariff Act 1930). Langkah ini dibalas oleh negara-negara lain, sehingga perdagangan internasional runtuh hingga 60%.
Akhirnya, Pada tahun 1933, Franklin D. Roosevelt (FDR) terpilih sebagai Presiden AS dan meluncurkan program reformasi ekonomi agresif yang dikenal sebagai New Deal dengan Prinsip 3R (Relief, Recovery, Reform). Relief (Bantuan Langsung): Bantuan dana dan makanan untuk penganggur dan warga miskin. Recovery (Pemulihan Ekonomi): Proyek pekerjaan umum masif (pembangunan jalan, dam, jembatan) untuk menyerap tenaga kerja melalui lembaga seperti Civilian Conservation Corps (CCC) dan Works Progress Administration (WPA). Reform (Reformasi Regulasi): Pendirian lembaga seperti FDIC (menjamin simpanan warga di bank) dan SEC (mengawasi dan mengontrol transaksi pasar saham). Di bawah kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt, AS keluar dari standar emas pada bulan April 1933 untuk menghentikan krisis perbankan dan menaikkan harga-harga komoditas dalam negeri.
Ketika banyak negara pasca perang dunia I leluar dari standar Emas. Rusia lebih dahulu keluar dari standar Emas sebelum perang dunia I meletus. Kekaisaran Rusia secara resmi mengadopsi Standar Emas pada tahun 1897 di bawah reformasi moneter Menteri Keuangan Sergei Witte untuk menstabilkan mata uang Rubel dan menarik investasi asing. Ketika Perang Dunia I meletus pada bulan Agustus 1914, pemerintah Tsar Nicholas II langsung menangguhkan penukaran Rubel ke emas. Pemerintah Rusia saat perang dunia I memerlukan kebebasan untuk mencetak uang kertas tanpa batas demi membiayai belanja militer perang yang masif. Langkah ini mengakhiri era Standar Emas Rusia dan memicu hiperinflasi yang memicu gejolak politik hingga Revolusi Bolshevik 1917.
Rusia pada sekitar tahun 1920, sempat menerapkan Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy / NEP) buatan Lenin yang mengizinkan sedikit perdagangan bebas. Namun, pada tahun 1928, Stalin menghapus NEP dan menggantinya dengan sistem ekonomi komando penuh yang dikendalikan oleh lembaga perencanaan negara (Gosplan). Stalin menyadari bahwa Uni Soviet tertinggal 50–100 tahun dari negara-negara Barat secara industri. Oleh karena itu, pasca perang dunia I selesai, Stalin merancang startegi percepatan melalui Rencana Lima Tahunan I (1928–1932) dan II (1933–1937).
Dengan rangcangan ini, Rusia mulai membangun industri berat (baja, besi, batubara, pembangkit listrik, mesin, dan pabrik senjata). Hasilnya Uni Soviet (Rusia saat ini) mengalami lonjakan industri yang luar biasa. Pada akhir 1930-an, Uni Soviet bertransformasi dari negara agraris miskin menjadi kekuatan industri terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
Untuk membiayai industrialisasi dan memberi makan para pekerja kota, pemerintah memaksa jutaan petani menggabungkan lahan pribadi mereka menjadi ladang kolektif milik negara (Kolkhoz). Pada saat itu, para petani kaya (Kulak) melawan dengan menyembelih ternak dan memusnahkan hasil panen. Pemerintah merespons dengan eksekusi dan pengasingan massal ke kamp buruh (Gulag). Sekitar tahun 1932-1933 pernah terjadi bencana kelaparan, kebijakan penyitaan gandum yang kejam memicu krisis pangan dahsyat, paling parah terjadi di Ukraina (Holodomor) dan Kazakhstan, yang menewaskan 5 hingga 7 juta jiwa.
Memasuki Rencana Lima Tahun III (1938), Stalin mengalihkan porsi terbesar anggaran negara untuk memproduksi tank, pesawat tempur, dan amunisi karena ancaman agresi Jerman Nazi. Jadi kondisi ekonomi Rusia pada waktu itu kuat dari sisi militer, karena produksi peralatan militer digenjot dengan dukungan penuh anggaran negara. Sedangkan di sisi kesejahteraan rakyat sangat buruk, di mana barang-barang kebutuhan sehari-hari sangat langka, standar hidup rakyat rendah, dan tercapai lewat pengorbanan jutaan nyawa akibat kelaparan serta penindasan politik.
Berbeda dengan kondisi ekonomi China pada saat itu. China tidak mengadopsi Standar Emas. Sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20, China bertransaksi tetap menggunakan Standar Perak (Silver Standard). Ketika Amerika Serikat merilis undang-undang US Silver Purchase Act 1934 yang mendongkrak harga perak dunia. Hal ini memicu pengurasan (silver drain) secara besar-besaran, di mana perak di China ditarik dan diselundupkan keluar negeri demi keuntungan spekulasi. Akibatnya, China mengalami krisis likuiditas dan deflasi parah.
Untuk menyelamatkan perekonomian nasional sebelum meletusnya Perang Dunia II dan invasi Jepang, Pemerintah Nasionalis (Kuomintang) meluncurkan reformasi mata uang pada 3–4 November 1935. Pemerintah resmi meninggalkan Standar Perak, menasionalisasi perak, dan menerbitkan mata uang fiat kertas baru bernama Fabi. Kebijakan ini menghentikan penyedotan perak (silver drain) oleh AS. Dengan beralih ke mata uang kertas fiat, likuiditas pasar di China kembali pulih dan bisa dikatakam berhasil menyelamatkan ekonomi China pada waktu itu, tapi hal ini tidak berlangsung lama.
Nilai Fabi dipatok secara stabil terhadap Pound Sterling dan Dolar AS dengan kurs yang kompetitif. Ini membuat produk-produk China lebih murah di pasar luar negeri, memicu lonjakan ekspor dan pertumbuhan industri dalam negeri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, China memiliki satu mata uang nasional yang seragam. Sebelumnya, mata uang China sangat terfragmentasi oleh koin perak lokal, uang kertas terbitan para panglima perang (warlords), dan bank-bank asing. Akhirnya pemerintah China berhasil menasionalisasi dan mengumpulkan cadangan perak dari masyarakat untuk dijadikan modal membeli senjata dan bahan baku guna menghadapi ancaman invasi Jepang.
Keberhasilan tersebut hancur seketika saat Perang Sino-Jepang II meletus pada Juli 1937 (yang kemudian menyatu dengan Perang Dunia II). Jepang dengan cepat menduduki kota-kota industri utama dan pelabuhan pesisir China (seperti Shanghai dan Guangzhou). Akibatnya, pemerintah Kuomintang kehilangan hampir seluruh pendapatan dari bea cukai dan pajak industri. Terjadilah pencetakan uang tanpa kendali, tanpa basis pajak yang memadai dan untuk membiayai angkatan perang yang sangat besar, pemerintah memilih jalan pintas itu.
Reformasi Fabi pada tahun 1935 adalah tindakan penyelamatan yang sangat tepat. Namun, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar saat Perang Dunia II memicu keruntuhan ekonomi total. Bencana hiperinflasi Fabi menghancurkan tabungan kelas menengah, memicu korupsi sistemik, dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Nasionalis (Kuomintang). Kehancuran ekonomi ini menjadi salah satu faktor kunci yang memuluskan jalan bagi Partai Komunis China (PKC) pimpinan Mao Zedong untuk memenangkan Perang Saudara dan mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949.
Standar Ekonomi Internasional di Era Bretton Woods
Sebenarnya terdapat upaya memulihkan gold standard pasca perang pada Konferensi Genoa 1922 yang menghasilkan sistem "gold exchange standard". Dimana negara boleh menyimpan cadangan dalam mata uang lain yang convertible ke emas (terutama Poundsterling dan Dolar), bukan emas fisik semata. Tetapi sistem ini rapuh dan runtuh akibat Depresi Besar.
Di tengah terjadinya perang dunia II yang dimulai pada 1 September 1939 (invasi Jerman ke Polandia), meski di Asia konflik sudah dimulai lebih awal dengan invasi Jepang ke Tiongkok (1937). Para pemimpin Negara menyadari bahwa kegagalan sistem ekonomi pasca perang dunia I, seperti hiperinflasi, depresi, dan proteksionisme ketat) adalah salah satu pemicu utama timbulnya PD II. Oleh karena itu, mereka ingin memastikan tata ekonomi baru sudah siap sebelum perang berakhir. Secara diam-diam Amerika Serikat (AS) melalukan kesepakatan dengan Inggris melalui Piagam Atlantik.
Piagam Atlantik dirumuskan dalam pertemuan rahasia antara Presiden AS Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, yang berlangsung di atas kapal perang di lepas pantai Newfoundland, Kanada (Placentia Bay), tanggal 9–12 Agustus 1941, dan diumumkan secara resmi pada 14 Agustus 1941. Pertemuan ini terjadi sebelum AS resmi masuk PD II (AS baru masuk perang setelah Pearl Harbor, Desember 1941). Jadi secara hukum internasional, hal ini menarik karena AS saat itu masih negara netral secara formal, tapi Roosevelt sudah berkomitmen mendukung Inggris yang tengah berperang melawan Nazi Jerman.
Prinsip-prinsip Piagam Atlantik ini kemudian menjadi fondasi ideologis Deklarasi PBB (1 Januari 1942), yang ditandatangani 26 negara Sekutu (termasuk Uni Soviet), dan akhirnya melahirkan Piagam PBB (San Francisco, 1945). Dan menjadi hondasi hukum ekonomi internasional pasca-perang dalam piagam Atlantik poin 4 dan 5 menyebutkan akses setara ke perdagangan, kerja sama ekonomi. Inilah yang menjadi inspirasi normatif bagi lahirnya Bretton Woods System (1944).
Terjadilah Konferensi Bretton Woods, Sebanyak 730 delegasi dari 44 negara Sekutu berkumpul di Mount Washington Hotel di kota kecil Bretton Woods, New Hampshire, AS selama 22 hari dari tanggal 1-22 Juli 1944. Dari pertemuan ini disepkati 3 pilar ekonomi Internasional, yaitu pertama Dolar AS dipatok ke emas dengan nilai tetap $35 per ons emas. Mata uang negara-negara lain kemudian dipatok nilainya terhadap Dolar AS. Kedua, pendirian IMF yang bertugas menjaga stabilitas nilai tukar global dan memberikan pinjaman jangka pendek bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran. Ketiga, pendirian IBRD/World Bank yang bertugas memberikan pinjaman jangka panjang untuk membiayai rekonstruksi fisik negara-negara yang hancur akibat perang.
Setelah perang dunia II berakhir dengan penyerahan Jerman pada Mei 1945 dan penyerahan resmi Jepang di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945, setelah bom atom Hiroshima 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus 1945). Eropa dan Asia Pasifik hancur secara fisik. Dunia membutuhkan dana segar dan kepastian sistem keuangan untuk mulai membangun kembali infrastrukturnya, di sinilah hasil kesepakatan Bretton Woods mulai dieksekusi.
Pada 27 Desember 1945, sebanyak 29 negara pertama resmi menandatangani Bretton Woods Agreements, menandai berdirinya IMF dan Bank Dunia secara hukum internasional. Pada tahun 1947 dibentuk GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) sebagai pilar perdagangan bebas internasional (yang di kemudian hari berkembang menjadi WTO pada 1995). Pada tahun 1948, karena Eropa sangat kekurangan Dolar (Dollar Gap) untuk membeli bahan rekonstruksi dari AS, AS menyuntikkan Marshall Plan sebesar $13 miliar untuk mengalirkan likuiditas Dolar ke Eropa, sehingga Sistem Bretton Woods dapat berjalan secara operasional.
Bagaimana dengan China? China merupakan salah satu pendiri Bretton Woods, China ikut menandatangani dan meratifikasi kesepakatan tersebut. China bahkan mendapat kuota saham dan hak suara terbesar ke-4 di IMF dan Bank Dunia, tepat di bawah AS, Inggris, dan Prancis. Jadi Ketika Partai Komunis menang pada Perang Saudara China (1949), pemerintah Taiwan (ROC) tetap memegang kursi keterwakilan Tiongkok di IMF dan Bank Dunia selama puluhan tahun. Republik Rakyat Tiongkok (RRT/PRC) pimpinan Beijing baru mengambil alih kursi tersebut secara resmi pada tahun 1980.
Berbeda halnya dengan Rusia (Uni Soviet), Uni Soviet mengirim delegasi resminya yang dipimpin oleh Mikhail Stepanov. Stalin pada dasarnya ingin memastikan Uni Soviet bisa mendapatkan pinjaman dana pemulihan pasca-perang dari Amerika Serikat. Delegasi Soviet ikut menandatangani dokumen hasil kesepakatan konferensi (Final Act). Namun, ketika tiba batas akhir ratifikasi hukum pada 31 Desember 1945, Joseph Stalin memutuskan batal meratifikasinya.
Alasan Stalin menolak untuk meratifikasi kesepakatan tersebut dikarenakan keberatan dengan persyarata keanggotaan IMF yang menuntut setiap negara anggota membuka data cadangan emas, angka produksi, dan data ekonomi nasional secara transparan. Stalin menolak membocorkan rahasia negara tersebut kepada negara-negara Barat. Selain itu, Soviet melihat bahwa hak suara di IMF dan Bank Dunia dihitung berdasarkan besarnya kontribusi modal (kuota). Ini membuat AS memegang kendali veto dan dominasi penuh atas kedua lembaga tersebut. Stalin menyebut IMF dan Bank Dunia sekadar "cabang dari Wall Street".
Hal ini membuat hubungan AS dan Uni Soviet mulai memburuk secara cepat pada akhir tahun 1945, sehingga Stalin memilih membangun blok ekonominya sendiri (Comecon) untuk mengisolasi Eropa Timur dari pengaruh kapitalisme Barat. Tetapi Rusia baru resmi meratifikasi dan bergabung menjadi anggota IMF serta Bank Dunia pada tahun 1992, tepat setelah Uni Soviet runtuh.
Standar Ekonomi Internasional Era Emas Hitam Petrodollar
Dengan dibangunnya sistem Bretton Woods (1944), Dolar AS dijamin oleh emas ($35 per ons), ekonomi AS melonjak drastis karena setiap negara memerlukan cadangan Dollar untuk perdagangan Internasional. Melalui GATT, AS juga membuka liberasi perdagangan sehingga AS mendominasi ekspor manufaktur Dunia pasca perang dunia II. Hal ini dikritik oleh Menteri Keuangan Prancis, Valéry Giscard d'Estaing, menyebut ini "exorbitant privilege" (keistimewaan berlebihan). AS bisa membayar impor, utang, dan pengeluaran militer luar negeri hanya dengan mencetak dolar, sementara negara lain harus benar-benar menghasilkan barang/jasa ekspor atau emas untuk membayar impor mereka.
Struktur pemungutan suara di IMF dan World Bank berbasis kontribusi modal (quota system), karena AS penyumbang terbesar, AS mendapat hak suara terbesar dan hak veto de facto atas keputusan-keputusan besar (yang membutuhkan mayoritas 85%, sementara kuota AS sendiri mendekati 17%). Ini memberi AS pengaruh struktural jangka panjang atas kebijakan pinjaman dan syarat (conditionality) yang dikenakan IMF/World Bank ke negara berkembang.
Dengan dolar sebagai mata uang transaksi internasional utama, lembaga keuangan Amerika (bank, pasar modal) menjadi perantara wajib bagi hampir semua transaksi dagang dan investasi lintas negara. Ini memperkuat posisi New York menggantikan London sebagai pusat gravitasi finansial global. Namun, pada akhir dekade 1960-an, sistem ini tidak lagi berkelanjutan, hal ini dikarenakan AS mencetak Dolar secara masif untuk membiayai Perang Vietnam dan program sosial domestik. Akibatnya, jumlah uang Dolar yang beredar di dunia jauh melampaui jumlah cadangan emas yang dimiliki Bank Sentral AS (The Fed).
Negara-negara lain sadar bahwa Dolar mulai mengalami inflasi. Prancis (di bawah Presiden Charles de Gaulle) menjadi pioneer yang mulai menukarkan cadangan Dolar mereka dengan emas fisik secara besar-besaran, membuat cadangan emas AS terancam habis. Ancaman kebangkrutan emas oleh Presiden Richard Nixon secara sepihak memutus hubungan antara Dolar dan emas (Nixon Shock). Dolar AS resmi menjadi mata uang kertas fiat murni tanpa jaminan logam mulia pada tanggal 15 Agustus 1971.
Setelah tahun 1971, muncul masalah besar bagi Amerika Serikat: Jika Dolar tidak lagi dijamin oleh emas, mengapa negara lain masih mau menyimpan dan menggunakan Dolar sebagai mata uang dunia? Tanpa permintaan internasional yang tinggi, nilai Dolar berisiko anjlok bebas, dan AS akan kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan global. AS membutuhkan "penjamin" baru pengganti emas yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk bertahan hidup. Jawabannya adalah minyak bumi ("emas hitam").
Pada tahun 1973, meletus Perang Yom Kippur yang memicu Embargo Minyak oleh negara-negara Arab (OPEC). Harga minyak mentah dunia melonjak hingga 400%, memicu krisis energi dan inflasi hebat di negara-negara Barat. Melihat krisis ini sebagai peluang, Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger mendekati Kerajaan Arab Saudi (pemimpin de facto OPEC) pada tahun 1974 untuk membuat kesepakatan rahasia. Pertama, AS akan memberikan jaminan keamanan militer penuh, pasokan senjata canggih, dan perlindungan politik bagi takhta Dinasti Saud. Kedua, Arab Saudi wajib mematok dan menjual seluruh ekspor minyak buminya hanya dalam mata uang Dolar AS (US Dollar). Ketiga, Arab Saudi wajib menginvestasikan kembali surplus pendapatan minyaknya (petrodollar) ke dalam Surat Utang Negara AS (US Treasury Bonds). Kesepakatan ini terjadi secara resmi tanggal 8 Juni 1974 di Washington AS dan dilanjutkan secara detail teknis mekanisme transaksi di Jeddah 20-21 Juli 1974.
Kesepakatan perjanjian rahasia ini juga disepakati oleh negara produsen minyak melalui KTT OPEC pertama yang diselenggarakan di Al Jazair pada tanggal 4-6 Maret 1975. KTT OPEC pertama yang dihadiri langsung oleh para Kepala Negara/Pemerintahan dari 13 negara anggota. Di sini, para pemimpin OPEC menyetujui penyelarasan sistem keuangan global dan kebijakan ekspor energi. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan menteri OPEC ke 44 (44th OPEC Ministerial Conference) yang berlangsung di Gabon tanggal 9-11 Juni 1975. Dalam sidang teknis ini, para menteri minyak OPEC secara resmi menetapkan Dolar AS sebagai standar tunggal penetapan harga (unit of account) dan transaksi pembayaran minyak bumi internasional, menggantikan wacana penggunaan keranjang mata uang (SDR/Special Drawing Rights). Lahirlah secara resmi era ekonomi Internasional yang disebut sistem Petrodollar.
Pada waktu itu negara-negara OPEC butuh akan teknologi militer AS yang harus dibeli dengan menggunakan Dollar dan jaminan keamanan dari AS serta pengamanan aset negara-negara OPEC. Jadi ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu dengan minyak dihargakan seragam dalam satu mata uang (dolar) untuk seluruh pasar dunia, ini menyederhanakan Kontrak dagang internasional, stabilitas harga dan mengurangi volatilitas harga minyak dunia. Tetapi perjanjian ini tidak pernah dituangkan secara resmi melalui traktat formal OPEC mengenai Petrodollar, ini hanya kesepakatan sebagai produsen minyak terbesar Arab Saudi dan Konsumen terbesar minyak dunia AS, sehingga negara produsen minyak lain hanya mengikuti saja, toh faktanya kesepakatan ini juga menguntungkan negara produsen minyak pada waktu itu.
Isu berakhirnya petrodollar ini menjadi viral di media. Pada awal Juni 2024 muncul gelombang unggahan di Weibo, X (Twitter), dan TikTok yang mengklaim bahwa Kontrak Perjanjian Petrodollar 50 tahun antara AS dan Arab Saudi resmi kedaluwarsa pada 9 Juni 2024, dan Arab Saudi memilih untuk tidak memperpanjangnya. Ini adalah disinfoemasi dan sudah ada konfirmasi dari berbagai media bahwa dokumen U.S.-Saudi Joint Commission on Economic Cooperation yang ditandatangani oleh Henry Kissinger dan Pangeran Fahd pada 8 Juni 1974 adalah kesepakatan kerangka kerja sama ekonomi dan militer. Dokumen tersebut tidak memiliki pasal atau klausul kedaluwarsa 50 tahun.
Tidak ada pasal dalam hukum internasional yang melarang Arab Saudi untuk menjual minyak dalam Yuan, Euro, atau Yen. Kebijakan Arab Saudi menjual minyak dalam Dolar AS adalah pilihan strategis dan kebijakan ekonomi de facto Arab Saudi. Kemungkinan isu ini muncul dikarenakan pada Mei 2024, media seperti Foreign Policy, NBC News, Reuters, dan Wall Street Journal melaporkan bahwa kedua negara memasuki tahap akhir negosiasi Strategic Alliance Agreement — sebuah traktat yang akan mengikat AS untuk membantu mempertahankan Arab Saudi, dengan imbalan Arab Saudi memberi akses wilayah dan wilayah udara bagi AS untuk melindungi kepentingan AS dan mitra regionalnya.
Terlepas dari mitos "kadaluwarsanya sistem Petrodollar" di atas, fakta saat ini menjukkan terdapat upaya secara struktural dari Arab Saudi yang menunjukkan sinyal keterbukaan menerima pembayaran minyak dalam mata uang selain dolar AS, semakin menguat seiring keanggotaan mereka di BRICS. Selain itu, perubahan secara gradual juga terjadi dalam sistem keuangan Arab Saudi, seperti Eksplorasi terhadap mata uang digital dan keterlibatan dalam Project mBridge, platform CBDC multi-bank sentral hal ini menunjukkan evolusi cara pembayaran lintas batas antar negara.
Selain itu data-data ekonomi Dunia pada tahun 2025-2026 menunjukkan bahwa Pangsa dolar dalam cadangan devisa global turun dari sekitar 72% pada 2001 menjadi sekitar 57% pada 2025 hal ini terjadi salah satunya disebabkan lebih banyak perdagangan minyak mulai diselesaikan dalam mata uang non-dolar. Kemudian Tiongkok (China), sebagai importir minyak terbesar dunia, sedang membangun infrastruktur finansial alternatif lewat CIPS, mBridge, kontrak berjangka Shanghai INE, dan konvertibilitas emas. Hasil survei World Gold Council 2026 menemukan 74% manajer cadangan devisa memperkirakan emas (bukan Euro atau Yuan) yang akan menyerap porsi terbesar diversifikasi cadangan dari dolar. Survei WGC 2026 mencatat rekor 45% bank sentral berencana menambah cadangan emas tahun ini. Hal ini juga dapat dilihat lonjakan harga emas 2 tahun terkahir ini. Bahkan Arab Saudi sebagai negara yang menjadi jangkar sistem petrodolar selama 50 tahun ini kini memegang sekitar 323 ton emas.
Standar Ekonomi Internasional akan Kembali ke Emas Murni bukan Emas Hitam
Perdagangan Internasional emas 2025-2026 yang mencengangkan beberapa pengamat ekonomi Internasional. Data perdagangan ekspor emas Amerika mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025 AS menjual emasnya sebanyak 800 Ton naik sekitar 175% dari tahun sebelumnya. Selama Januari-April 2026 AS sudah menjual 500 Ton Emas. Lalu siapa saja yang membeli, Rekor pembelian emas terbesar datang dari Bank Sentral China (People's Bank of China / PBoC) yang membeli emas dari 2025 sampai saat tulisan ini dibuat mereka membeli emas terus, meskipun lappran resmi menyebutkan hanya 40 ton emas, tapi ada beberapa data yang menyebutkan Tiongkok (China) secara keseluruhan sekitar 950 ton emas dari 2025 hingga sekarang. Emas ini dibeli fisik dari beberapa produsen emas seperti Swiss, Kanada, Uzbekistan, Australia dan Afrika Selatan.
Pasca krisis AS 2008, China menyadari bahwa memegang surat utang AS tidak begitu bermanfaat ketika AS dilanda krisis. Maka beberapa pengamat ekonomi China menyarankan untuk mengganti surat utang tersebut dengan Aset yang lebih tahan dari krisis, jawabannya Emas. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Gubernur Bank Dunia pada tahun 2010, bahwa perlu adanya aset yang dapat bertahan dari krisis. Saat ini AS mengalami krisis, pada 23 Juni 2026 Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan pidato di The Economic Club of New York mengenai strategi "American Economic Statecraft" (Seni Kelola Ekonomi Negara).
5 prinsip ekonomi AS dalam seni kelola ekonomi negara saat ini adalah:
1. Penguatan kapasitas produksi Nasional, yaitu AS harus memimpin dan membangun kembali industri strategis di dalam negeri—terutama semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, manufaktur maju, galangan kapal, mineral kritis, dan farmasi. Fokus dasarnya adalah menciptakan rantai pasok yang tangguh agar AS tidak bergantung pada negara asing yang dapat menggunakan komoditas tersebut sebagai alat pemaksaan geopolitik
2. Resiprositas Perdagangan yang berarti Keterbukaan dan akses ke pasar AS tidak lagi bersifat tanpa syarat. Hubungan perdagangan harus berlandaskan asas keadilan dan kesetaraan (fair and reciprocal). Negara mitra dituntut untuk membuka pasarnya secara setara, menghentikan praktik transfer teknologi paksa, pemajakan diskriminatif, serta subsidi industri yang merugikan tenaga kerja AS.
3. Kepemimpinan Global dan Penetapan Aturan (Global Leadership & Role Making) maksudnya bahwa AS harus aktif memimpin dalam menetapkan standar global berbasis pasar terbuka dan aman untuk teknologi serta sistem keuangan masa depan. Tujuannya adalah mencegah sistem otoriter atau merkantilis mendikte ekonomi dunia abad ke-21.
4. Intregrasi sistem keuangan dan sanksi terukur. Point ke 4 ini bertujuan untuk Melindungi dominasi Dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia dan menjaga integritas sistem keuangan dari penyalahgunaan. Bessent menekankan bahwa sanksi keuangan harus diterapkan secara disiplin, terukur, dapat ditegakkan, dan terhubung langsung dengan strategi keamanan nasional, bukan digunakan secara sembarangan.
5. Mewujudkan kesejahteraan Rumah Tangga (Delivering Household Prosperity) ini adalah tujuan akhir dari seluruh kekuatan ekonomi nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja di AS. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari indikator kuantitatif seperti angka GDP atau pergerakan pasar saham, tetapi dari sejauh mana rakyat AS terlibat aktif sebagai produsen barang berkualitas, bukan sekadar konsumen produk impor.
Sedangkan strategi ekonomi global China di tahun 2026 adalah membangun benteng pertahanan mandiri dengan cara mengamankan rantai pasok teknologi dan finansial dalam negeri sembari memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur canggih dunia. China mengejar angka pertumbuhan dan pembanagunan yang tinggi saat ini dengan melaluj berbagai kebijakan yaitu:
1. Sirkulasi ganda dengan memperkuat ekonomi dalam negeri dan terbuka pad perdagangan Internasional.
2. Kemandirian Teknologi dan Mecegah perang harga dengan cara mempercepat penguasaan teknologi terdepan seperti AI terapan, semikonduktor, robotika, dan energi hijau untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat. China juga membatasi overkapasitas dan persaingan harga tidak sehat di sektor-sektor kunci (seperti mobil listrik/EV, baterai, dan solar panel) melalui konsolidasi industri dan penghentian subsidi yang tidak efisien.
3. Internasionalisasi Yuan (RMB) dan Aset Netral (Emas dan Perak). Penguatan sistem CIPS dan terus mendiversifikasi cadangan devisa negara dengan mengurangi porsi surat utang AS dan meningkatkan akumulasi emas fisik secara konsisten.
4. Diversifikasi mitra dagang internasional, di tengah meningkatnya tarif dan pembatasan perdagangan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, China memperluas akses pasarnya ke negara-negara berkembang di Asia Tenggara (ASEAN), Timur Tengah, Latin Amerika, dan anggota BRICS.
5. Stabilitas domestik dan menjaga kepercayaan global dengan meluncurkan stimulus terarah untuk menstabilkan sektor properti dan mengendalikan utang pemerintah daerah guna mencegah risiko sistemik yang dapat merembet ke pasar keuangan internasional.
Pola rancangan ekonomi internasional saat ini secara umum sedang dikuasai china/tiongkok dengan surplus ekonominya, China ibarat sama seperti posisi AS ketika Perang Dunia II selesai. Banyak negara yang membutuhkannya. Kawasan Asia Tengah, Asia Tenggara, Australia, Afrika dan Amerika Latin memiliki ketergantungan kepada China yang cukup signifikan. Di sisi lain, selain China/Tiongkok beberapa negara seperti Polandia, Kazakhstan, India, Uzbekistan, Ceko, Brasil, dan beberapa kawasan asia tenggara juga menambah terus cadangan Emas nya dengan membeli Emas secara gradual mulai 2025 sampai sekarang. Tidak ketinggalan negara produsen minyak UEA, Rusia, Irak juga meningkatkan cadangan Emas nya.
Estimasi marketcap emas masih belum tergantikan didunia masih nomor 1 dengan total $28-$31 triliun USD berupa emas fisik seluruh dunia 216.000 Ton, dengan produksi tahunan sekitar $250-$350 Miliar USD/tahun atau setara 3.500-3.600 Ton/tahun. Berbeda dengan cadangan minyak bumi yang disimpan dan digunakan habis, emas tetap dalam bentuk fisik. Dan nilai produksi minyak per tahun jauh lebih besar dibandingkan Emas. Produksi minyak bumi dunia $2-$3 Triliun USD/tahun atau setara 105-108 juta barrel/tahun. Pasar perdagangan fisik minyak bumi tahunan adalah 10 kali lipat lebih besar per tahun.
Apabila kita hitung rata-rata produksi harian emas dan minyak bumi dengan cadangan minyak bumi dunia dan emas yang belum diproduksi. Untuk menghabiskan seluruh cadangan emas memerlukan waktu sekitar 14-15 tahun sedangkan minyak bumi apabila cadangannya diproduksi terus maka akan habis 44-46 tahun ke depan. Emas dan minyak bumi adalah cadangan penting untuk devisa sebuah negara. Dengan kondisi ekonomi makro saat ini, apakah emas benar-benar akan menjadi standar ekonomi Internasional ke depan? Karena kelangkaannya yang akan habis 15 tahun ke depan.
Perubahan Standar dan Geopolitik Ekonomi Internasional
Pada tahun 1970-2010, AS sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah. Namun, berkat teknologi fracking dan revolusi shale oil sejak dekade 2010-an, AS kini bertransformasi menjadi produsen dan eksportir minyak serta gas alam terbesar di dunia. Karena AS tidak lagi menjadi pembeli utama minyak Arab Saudi, fondasi dasar kesepakatan 1974 (di mana AS membeli minyak Saudi secara masif dengan Dolar) menjadi tidak relevan lagi secara teknis. AS dan Arab Saudi kini justru saling bersaing memperebutkan pangsa pasar ekspor minyak dunia.
Langkah Politik AS yang membekukan sekitar $300 miliar cadangan devisa Rusia serta mengisolasi Moskow dari sistem SWIFT pada tahun 2022 menjadi titik balik geopolitik (eye-opener) bagi banyak negara. Negara-negara produsen minyak (seperti Arab Saudi, UEA, Iran, dan Venezuela) sadar bahwa menyimpan seluruh aset hasil penjualan minyak dalam Dolar AS dan sistem keuangan AS sangat berisiko. Jika terjadi perselisihan politik dengan Washington, aset mereka bisa dibekukan seketika. Dampaknya, banyak negara mulai memversifikasi cadangan devisa mereka ke aset fisik seperti emas atau mata uang non-Dolar.
Di sisi lain, pada tahun 2012 Bank Sentral Tiongkok secara resmi memutuskan dan mulai merancang sistem CIPS. Tujuannya adalah membangun jaringan kliring dan penyelesaian (clearing and settlement) independen untuk memfasilitasi penggunaan mata uang Yuan (RMB) dalam perdagangan dan investasi internasional. Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) fase 2 diluncurkan Mei 2018, pada tahap ini, sistem ditingkatkan untuk beroperasi hampir 24 jam penuh demi mencakup seluruh zona waktu global (dari Asia, Eropa, hingga Amerika) dan mendukung mekanisme penyelesaian yang lebih kompleks.
CIPS dirancang khusus untuk memproses transaksi internasional berbasis Yuan, sekaligus berfungsi sebagai jalur alternatif/pelengkap dari sistem perbankan Barat seperti SWIFT dan CHIPS milik AS. Sejak sanksi Barat dijatuhkan kepada Rusia pada 2022, pertumbuhan volume transaksi dan jumlah bank peserta global yang bergabung ke CIPS melonjak secara signifikan. Transaksi ekonomi interansional dengan menggunakan sistem CIPS ini mulai diaplikasikan di negara yang bergabung dengan BRIC secara bertahap dan parsial.
Pada 2023, Brasil dan Tiongkok sepakat melakukan transaksi perdagangan tanpa Dolar. ICBC Brasil resmi menjadi bank kliring CIPS, yang terbukti sangat efektif memangkas biaya konversi mata uang dan mempercepat transaksi ekspor komoditas (kedelai, bijih besi) ke Tiongkok. Sebagai anggota baru BRICS, UEA semakin sering menyetujui penyelesaian perdagangan minyak dan gas non-Dolar menggunakan jaringan CIPS, serta berpartisipasi dalam proyek CBDC mBridge bersama Tiongkok.
Berbeda dengan India, Meskipun India bertransaksi dagang dalam jumlah besar dengan Tiongkok, pemerintah India enggan bergantung pada CIPS karena kekhawatiran geopolitik terhadap dominasi Tiongkok. India lebih memilih mendorong mata uangnya sendiri (Rupee) dan memperluas sistem pembayaran nasionalnya (UPI/SFMS) atau menggunakan skema rupee-ruble secara terpisah dengan Rusia.
Lalu bagaimana dengan cadangan Minyak dan Emas di berbagai negara saat ini? Negara dengan cadangan minyak terbesar yaitu Venezuela, Arab Saudi, Iran dan Irak. Sedangkan produsen minyak terbesar saat ini dipimpin oleh AS, Arab Saudi, Rusia, Kanada, Irak, Tiongkok dan Brasil. Lalu siapa konsumen minyak terbesar? Konsumen minyak dunia terbesar masih dipimpin AS, China, India, Rusia dan Arab Saudi. Indonesia sendiri memiliki cadangan minyak 4 Miliar Barel nomor 35-38 dunia dengan produksi 500.000-600.000 per hari nomor 23-25 dunia, kebutuhan Indonesia saat ini 2,5x dari kemampuan produksinya.
Adapun cadangan emas terbesar dipimpin oleh AS 8.000 Ton, Jerman 3.350 Ton, Italia 2.450 Ton, Prancis 2.347 Ton, Tiongkok (China) 2.320 Ton, kemudian Rusia 2.300 Ton, dan Swiss 1.039 Ton. Sedangkan tambang emas terbesar saat ini dimiliki oleh AS-Kanada, Uzbekistan, Rusia, Indonesia, Papua-Australia. Tiongkok baru saja menemukan tambang emas pada 22 November 2024 di provinsi hunan diperkirakan cadangan emas yang bisa diproduksi 1.000-3.000 ton. Meskipun Indonesia memiliki tambang emas terbesar tetapi cadangan emas Indonesia hanya 87 ton, peringkat 40-45 negara di Dunia, di satu sisi Emas yang masih di dalam perut bumi Indonesia sebesar 2.600 Ton peringkat ke 6 Dunia.
Apakah pergerakan kondisi makro ekonomi Internasional di atas akan memicu great depression economic 2030? Apakah benar depresi ekonomi direset 100 tahun sekali, mengingat depresi besar ekonomi dunia terjadi 1933? Para pengamat menyamakan buble AI akan memicu crash besar, dan mengulang crash besar wall street 1929-1930 dan memicu inflasi di beberapa negara? Kita nantikan cerita dan kisah peradaban ekonomi internasional selanjutnya?
Comments