Oleh: Saifudien Djazuli, SHI (Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Perjalanan panjang Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan tata kelola Pasar Modal Indonesia demi memenuhi tuntutan MSCI mulai memuncak. Terlihat dari perubahan kriteria saham berkategori high shareholding concentration (HSC) semula hanya kategori saham dengan marketcap 5 Triliun ke atas, sekarang batas itu dihilangkan dan yang terlihat adalah bertambah signifikan saham yang masuk kategori HSC. Uniknya saham ini dikeluarkan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Status HSC kini melekat pada 383 saham. Kriterianya sederhana: sepuluh pemegang saham atau kurang menguasai 92,5 persen saham atau lebih. Saham-saham itu tetap tercatat dan tetap diperdagangkan. Hanya saja, harganya tak lagi dianggap layak membentuk angka indeks dalam hal ini IHSG. Di sinilah muncul paradoks. Pada Juli 2026, konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat 579 saham, lebih b...
Oleh: Saifudien Djazuli (Mahasiswa MHES FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Part 1_Seri Kuliah Pasar Modal Untuk memahami hukum pasar modal Indonesia secara mendalam, kita harus memulainya dari hakikat hubungan hukum, kepemilikan, informasi, risiko, dan perlindungan investor. Pasar modal adalah mekanisme penghimpunan modal dan perdagangan instrumen keuangan yang melahirkan hubungan hukum antara penerbit efek, investor, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Artinya, pasar modal bukan hanya tempat membeli dan menjual saham. Ia merupakan sistem hubungan hukum yang mengatur penghimpunan dana, penerbitan efek, transaksi, informasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pertanyaannya: mengapa kita tidak cukup menggunakan hukum perdata biasa? Karena pasar modal mempunyai karakteristik khusus. Pertama, terdapat asimetri informasi. Direksi dan manajemen biasanya mengetahui kondisi internal perusahaan jauh lebih banyak daripada investor publik. Kedua, terdapat kepentingan masyarakat luas. Kerugian ...