SAIFUDIEN DJAZULI

Melanjutkan opini Bang Amsar A. Dulmanan di Risalah NU Online yang cenderung hati-hati dan preventif dalam beropini. Kali ini, kita akan sedikit pertegas dengan data dan fakta yang telah terjadi untuk menganalisis NU, Problema Elite dan Representasi Politik Kebangsaan dengan pendekatan dan teori yang sama digunakan oleh Bang Amsar dalam opininya. Menurut Hasanuddin Ali, Founder dan CEO Alvara Research Center, 59,2 persen penduduk muslim Indonesia mengaku dekat dengan NU, dan 39,6 persen mengaku sebagai anggotanya. Itu basis massa yang sangat besar, dan justru di situlah letak kejanggalannya: kalau benar sebesar itu, kenapa suara warga NU di bilik suara selalu terpecah ke mana-mana, sementara para elitenya tetap saja mengklaim bicara atas nama seluruh warga? Sebenarnya ini pertanyaan lama dalam teori politik. Hanna Pitkin, dalam karya yang jadi rujukan hampir semua diskusi representasi, menegaskan bahwa mewakili bukan sekadar hadir atau menyerupai yang diwakili, melainkan bertindak demi...

Muktamar NU ke 35 di Jombang diindentikkan dengan Muktamar NU ke 34 di Lampung, apa iya?. Apakah pendekar muktamarnya tetap sama? Kalau memang tetap sama, ini menarik, ya benar ungkapan "meskipun NU Konflik ya Tetap Menarik".  Indentifikasi mulai muncul dengan frame "paket Istana" atau "restu Istana" dalam proses suksesi kepemipinan NU di arena Muktamar.  Spekulasi ini beredar di media sosial dan jejaring pengurus daerah mengklaim adanya keberadaan "restu Istana" bagi kandidat tertentu serta keterlibatan oknum aparatur dalam melakukan pengondisian dukungan di tingkat Pengurus Cabang (PCNU) dan Pengurus Wilayah (PWNU). Menanggapi rumor yang berkembang, Ketua Umum PBNU petahana, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), secara tegas membantah adanya intervensi dari pihak pemerintah pusat. Dalam keterangannya di Bandung pada 21 Agustus 2026, Gus Yahya menegaskan bahwa isu yang menyebutkan adanya "perintah Istana" merupakan klaim sepihak dari pih...

Muktamar Nahdlatul Ulama Ke 35 di Pondok Pesantren Tambakberas Jombang, pasti akan mengingatkan kembali semangat Nahdlatut Tujjar dan Tashwirul Afkar-nya KH. Wahab Hasbullah. Beliau mengajarkan semangat kemandirian ekonomi, khususnya kemandirian jalur distribusi barang-barang kebutuhan ekonomi umat dan tata kelola ekonomi berbasis komunitas. Dua hal ini setidaknya dapat meningkatkan perputaran dan kemandirian ekonomi serta efektivitas jalur distribusi umat Nahdlatul Ulama.  Iya, Isu kemandirian ekonomi bukan tema baru bagi NU. Isu ekonomi justru mengakar jauh sebelum organisasi ini lahir. Sebelum 1926, KH Abdul Wahab Chasbullah telah merintis kelompok diskusi Tashwirul Afkar, gerakan kebangsaan Nahdlatul Wathan, dan gerakan ekonomi Nahdlatut Tujjar sebagai embrio yang menyiapkan lahirnya NU. Nahdlatut Tujjar "kebangkitan saudagar" menjadi bukti bahwa NU sejak awal memandang kekuatan ekonomi jamaah sebagai fondasi, bukan pelengkap, dari dakwah dan organisasi. Momen "Kemba...

Kemunculan Washington Consensus pada 1989 bersamaan waktunya dengan runtuhnya Tembok Berlin, yang secara simbolis menandai "penguburan" ekonomi terencana terpusat. Insiator Washington Consensus adalah John Williamson, seorang fellow di Institute for International Economics (IIE) di Washington DC, yang sebelumnya menjadi penasihat Bank Dunia dan IMF. Pada November 1989, Institute for International Economics menyelenggarakan konferensi untuk menginvestigasi reformasi ekonomi di Amerika Latin. Williamson menyusun daftar berisi area reformasi utama yang dianggap dibutuhkan sebagian besar lembaga dan agensi kebijakan berbasis Washington saat itu bagi negara-negara Amerika Latin yang sedang pulih dari krisis ekonomi dan finansial 1980-an. Williamson kemudian menamai daftar ini "Washington Consensus." Kebijakan-kebijakan ini juga mendapat dukungan dari para ahli di lembaga internasional berbasis Washington — khususnya IMF dan Bank Dunia, serta Departemen Keuangan AS — untu...

Sosiologi hukum lahir pada fase akhir abad 19 dan awal awal abad 20. Ia lahir dari kegelisahan intelektual terhadap positivisme hukum murni (legal positivism) yang memandang hukum sebagai sistem norma tertutup, terlepas dari konteks sosial.  Kemudian berkembang, setidaknya terdapat tiga fase perkembangan. Pertama fase pondasi, fase Amerika dan Fase Institusionalisasi disiplin. Pada fase peletakan fondasi ini setidaknya ada 3 tokoh besar yang dapat dikatakan sebagai peletak dasar sosiologi hukum, Emile Durkheim, Max Weber dan Eugen Ehrlich. Émile Durkheim (The Division of Labour in Society, 1893) pertama kali menempatkan hukum sebagai indikator empiris solidaritas sosial. Ia berbendapat bahwa hukum bukan sekadar teks, tapi cermin struktur masyarakat. Teori ini lahir bermula adanya transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern berbasis industri memicu kekhawatiran akan pudarnya ikatan sosial dan ancaman perpecahan ( anomie ). Durkheim ingin meneliti apa yang sebenarn...