Skip to main content

ISSI dan Kepastian Hukum Pasar Modal Indonesia Di Tengah Dinamika MSCI

Oleh: Saifudien Djazuli, SHI (Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Perjalanan panjang Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan tata kelola Pasar Modal Indonesia demi memenuhi tuntutan MSCI mulai memuncak. Terlihat dari perubahan kriteria saham berkategori high shareholding concentration (HSC) semula hanya kategori saham dengan marketcap 5 Triliun ke atas, sekarang batas itu dihilangkan dan yang terlihat adalah bertambah signifikan saham yang masuk kategori HSC. Uniknya saham ini dikeluarkan dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Status HSC kini melekat pada 383 saham. Kriterianya sederhana: sepuluh pemegang saham atau kurang menguasai 92,5 persen saham atau lebih. Saham-saham itu tetap tercatat dan tetap diperdagangkan. Hanya saja, harganya tak lagi dianggap layak membentuk angka indeks dalam hal ini IHSG.

Di sinilah muncul paradoks. Pada Juli 2026, konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat 579 saham, lebih banyak dari konstituen IHSG hari ini. Sejauh penelusuran penulis hingga 15 November 2026, belum ada pengumuman BEI yang memberlakukan pengecualian HSC pada ISSI. Apakah ini merupakan keengganan simbolik dari ISSI?

Akibatnya, sub-indeks kini lebih gemuk dari induknya. Indeks berlabel syariah, yang semestinya paling ketat soal kejujuran harga, justru masih menampung saham yang oleh bursa sendiri dinilai mengancam kredibilitas indeks.

Indeks Sebagai Hukum yang Berkerja

Metodologi indeks kerap dianggap urusan statistik. Dalam kacamata sosiologi hukum, ia adalah norma yang mengubah perilaku. Roscoe Pound menyebut hukum sebagai a tool of social engineering, dan Mochtar Kusumaatmadja menerjemahkannya menjadi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Kebijakan HSC bekerja persis seperti itu. Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menyebut reksa dana yang melacak indeks utama otomatis tidak akan memasukkan saham HSC. Artinya, satu baris metodologi memindahkan arus dana tanpa satu pasal sanksi pun. Kecuali saham HSC ditemukan perbuatan melawan hukum, maka sanksi baru dapat diterpakan seperti tang terjadi pada saham DSSA.

BEI juga menegaskan status HSC bukan indikasi tindak pidana, melainkan alat pengawasan. Ini cocok dengan model responsive regulation Ian Ayres dan John Braithwaite. Penegakan dimulai dari anak tangga paling bawah, yakni keterbukaan dan rasa malu reputasional. Sanksi keras baru hadir jika tangga bawah gagal.

Pintu keluar pun disediakan. Emiten yang memperluas kepemilikan publik akan dikeluarkan dari daftar HSC dan kembali menjadi konstituen IHSG. Hukum di sini tidak menghukum, tetapi menawarkan insentif untuk berubah.

Responsif atau Tertekan Oleh Pihak Luar?

Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan hukum represif, otonom, dan responsif. Hukum responsif lahir dari kebutuhan sosial dan terbuka pada tujuan substantif. Kebijakan HSC tampak responsif, tetapi pemicunya datang dari investor luar negeri.

Pada Januari 2026, MSCI membekukan perubahan indeks atas saham Indonesia karena keraguan soal free float dan transparansi kepemilikan. Keputusan mengeluarkan saham HSC dari IHSG pun diumumkan usai BEI berdiskusi dengan MSCI pada 19 Oktober 2026. Yang menggerakkan hukum di sini bukan keluhan investor ritel, melainkan penyedia indeks global.

Lawrence Friedman mengingatkan bahwa sistem hukum terdiri atas substansi, struktur, dan budaya. Substansinya kini berubah cepat dan strukturnya bertambah, yakni Komite HSC bentukan BEI dan KSEI. Budaya hukumnya belum tentu ikut bergeser: konsentrasi kepemilikan oleh kelompok usaha besar adalah living law dalam istilah Eugen Ehrlich, kebiasaan yang hidup jauh sebelum aturan formal menegurnya.

Selain problemtika di atas terdapat masalah legitimasi. Max Weber menautkan legitimasi rasional-legal pada keterdugaan aturan. Ini terlihat dari perubahan metodologi HSC berganti berkali-kali dalam setahun. Pertama, April 2026 kemunculan HSC pertama. Kedua, Juli 2026 penambahan metode Price Impact Ratio (PIR) pada saham dengan marketcap di atas 10 T. Ketiga, Oktober 2026, ambang batas marketcap diturunkan dari 10 T menjadi 5 T. Terkahir, November 2026, Ambang kapitalisasi dan PIR dihapus, muncul metode baru dengan kriteria 10 pemegang saham emiten di atas  92,5%. Satjipto Rahardjo akan bertanya: hukum ini untuk siapa? Jika jawabannya perlindungan investor, keterdugaan aturan adalah bagian dari perlindungan itu sendiri.

Bagaimana Dengan Saham Syariah HSC di ISSI?

Jawaban singkatnya: tidak ada pagar regulasi yang mewajibkan ISSI memuat seluruh saham DES. Yang ada adalah pilihan metodologis BEI, dan pilihan itu bisa diubah dengan instrumen yang sama yang dipakai untuk IHSG.

Pertama, perlu membedakan 2 faktor DES. Daftar Efek Syariah (DES) adalah produk OJK berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017. Fungsinya menyaring kepatuhan syariah: jenis kegiatan usaha, rasio utang berbasis bunga paling tinggi 45 persen dari aset, dan pendapatan nonhalal paling tinggi 10 persen dari pendapatan. DES menjawab pertanyaan halal atau tidak, bukan layak dijadikan acuan harga atau tidak.

Kedua, ISSI adalah produk BEI. BEI sendiri menyatakan tidak menyeleksi saham syariah dan hanya memakai DES sebagai acuan. Definisi resminya pun bukan "seluruh DES", melainkan seluruh saham syariah di Papan Utama dan Papan Pengembangan.

Frasa terakhir itu penting. Saham DES yang tercatat di papan lain, termasuk Papan Akselerasi, sudah sejak awal tidak dihitung dalam ISSI. Jadi "seluruh DES" tidak pernah menjadi dogma, melainkan sudah dibatasi oleh kriteria kelayakan bursa.

Ketiga, dasar hukum pengecualian HSC dari IHSG cukup berupa ketentuan bursa: Surat Keputusan Bersama Direksi BEI dan KSEI tentang penetapan HSC, lalu Pengumuman Bursa Nomor Peng-00201/BEI.POP/10-2026 yang mengubah kriteria seleksi IHSG. Tidak ada POJK atau fatwa yang diubah. Sepanjang penelusuran penulis, tidak ada pula POJK atau fatwa DSN-MUI yang mewajibkan suatu indeks memuat seluruh saham DES.

Kendala yang tersisa bersifat teknis dan sosiologis. Secara teknis, konstituen ISSI mengikuti siklus tinjauan DES oleh OJK pada Mei dan November, sedangkan daftar HSC bisa berubah sewaktu-waktu. Masalah ini sudah dipecahkan pada IHSG lewat evaluasi insidental.

Kendala sosiologisnya lebih halus. ISSI selama ini dipersepsikan sebagai potret seluruh pasar syariah. Mengeluarkan saham HSC bisa disalahbaca sebagai vonis bahwa saham itu tidak lagi syariah. Persepsi inilah, bukan regulasi, yang membuat ISSI diam.

Emiten Halal, Belum Tentu Adil Harganya

Persepsi itu runtuh jika kita membedakan dua hal: kehalalan objek dan keadilan pembentukan harga. DES menilai yang pertama. Status HSC menyoal yang kedua.

Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 melarang praktik yang merusak harga di bursa. Di antaranya najsy seperti pump and dump, ihtikar seperti cornering, dan taghrir seperti wash sale. Ketiganya paling mudah terjadi pada saham yang free float-nya tipis, ketika sedikit dana cukup untuk menggerakkan harga.

Status HSC tidak membuktikan adanya praktik terlarang itu. Ia menandai kerentanan terhadapnya. Kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan) memberi alasan kuat untuk tidak menjadikan harga yang rentan itu sebagai sinyal resmi pasar syariah.

Indeks adalah informasi yang dipakai investor untuk berijtihad. Dalam kerangka maqashid al-syari‘ah, menjaga informasi harga tetap bersih adalah bagian dari hifzh al-mal (perlindungan harta), sejalan dengan larangan memakan harta secara batil dalam QS An-Nisa (4): 29.

Mengeluarkan saham HSC dari ISSI karena itu bukan vonis haram. Kaidah al-hukmu yaduru ma‘a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman berlaku: hukum mengikuti sebabnya. Begitu kepemilikan publik melebar dan status HSC dicabut, saham itu kembali ke indeks tanpa noda pada kehalalannya.

ISSI semestinya mengikuti langkah IHSG. Ada tiga langkah yang bisa ditempuh tanpa mengubah satu pun POJK atau fatwa. Pertama, perlu ubah kriteria seleksi ISSI lewat Pengumuman Bursa. Saham HSC dikecualikan dari penghitungan ISSI, dengan evaluasi insidental yang sama seperti pada IHSG. Kedua, pisahkan fungsi sensus dari fungsi indeks. Kapitalisasi seluruh emiten, termasuk saham HSC, tetap dihitung dalam statistik pasar. Potret "seluruh pasar syariah" cukup disajikan lewat statistik kapitalisasi saham DES, bukan lewat angka indeks. Ketiga, Berikan masa transisi dan konsultasi publik. Bursa Tokyo mengurangi bobot saham ber-free float kecil di TOPIX secara bertahap dalam sepuluh tahap selama lebih dari dua tahun. ISSI bisa meniru kehati-hatian itu, dengan melibatkan DSN-MUI dan pelaku reksa dana syariah.

Bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah, ada tiga pekerjaan rumah riset. Petakan berapa saham HSC yang juga tercatat di DES. Uji apakah JII dan JII70 sudah mengecualikan HSC seperti LQ45, IDX30, dan IDX80. Kaji pula kedudukan Komite HSC dalam hierarki pengaturan pasar modal.

Pasar modal syariah tidak cukup halal pada objeknya. Ia juga harus jujur pada harganya. Selama ISSI masih menghitung harga yang oleh bursa sendiri dinilai rentan, label syariah itu belum sepenuhnya menunaikan janjinya. Atau memang hanya sekedar label syariah saja?

Comments

Populer Post

PEMBAHARUAN WARISAN HUKUM BELANDA DI INDONESIA

WARISAN HUKUM BELANDA Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang didirikan oleh para pedagang orang Belanda tahun 1602 maksudnya supaya tidak terjadi persaingan antara para pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang pribumi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang besar di pasaran Eropa. Sebagai kompeni dagang oleh pemerintahan Belanda diberikan hak-hak istimewa ( octrooi ) seperi hak monopoli pelayaran dan perdagangan, hak membentuk angkatan perang, hak mendirikan benteng, mengumumkan perang, mengadakan perdamain dan hak mencetak uang.

Konsep Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Positif

Perbandingan Hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan usianya relatif masih muda, karena baru tumbuh secara pesat pada akhir abad XIX atau awal abad XX. Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan. 

PENGHAPUSAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA

PENGHAPUSAN DAN PENGHILANGAN PERBUATAN PIDANA (Peniadaan Pidana Pasal 44 – 52 KUHP) Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu pasal 44 – 51. akan tetapi dalam praktek hal ini tidak mudah, banyak kesulitan dalam mempraktekkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP ini. Dalam teori hokum pidana alas an-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi 3 : 1. Alasan pembenar : alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam pasal 49 (1), 50, 51 (1).

Sejarah Awal Pembentukan Hukum di Indonesia (Seri Kuliah)

Perjuangan Kemerdekaan Indonesia paling tidak diawali pada masa pergerakan nasional yang diinisiasi oleh Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian Serikat Islam (SI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama tahun 1926, Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada masa menuju kemerdekaan inilah segenap komponen bangsa bersatu padu demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali Santri, maka sudah tepat pada tanggal 22 Oktober nanti diperingati hari santri. Kaum santri bukan hanya belajar mengaji akan tetapi juga mengangkat senjata demi mewujudkan kemerdekaan NKRI. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti : -           menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; -           sejak saat itu berarti bangsa Indonsia telah mengambil keputusan (sikap politik hukum) untuk ...